Dalam UU Cipta Kerja, terdapat sejumlah pasal yang secara khusus mengatur mengenai kemitraan usaha menengah besar dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tujuannya adalah untuk memperkuat sektor UMKM dan terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif.
Dengan adanya fasilitasi pada akses pembiayaan, kemudian bukan tidak mungkin terjadi pengembangan kapasitas di UMKM, sehingga pasar mereka bisa menjangkau lebih luas lagi. Hal tersebut membutuhkan penyediaan sumber daya dan teknologi, dan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Ekonomi, Arif Budimanta menjelaskan bahwa lahirnya UUCK merupakan sebuah langkah untuk mewujudkan terobosan secara bersama-sama guna mengakselerasi proses pembangunan nasional, utamanya memberikan kemudahan berusaha, mengembangkan investasi, sehingga mampu menyerap tenaga kerja, menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.
Seperangkat aturan tersebut menjadi penting karena sebagai sebuah upaya pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk mempercepat proses pembangunan nasional.
Tidak hanya itu saja, namun keberadaan UU Cipta Kerja juga mampu meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi nasional dengan memberikan porsi yang lebih besar pada aktivitas koperasi dan UMKM untuk mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, menekan kemiskinan dan mempersempit ketimpangan.
Saat ini, sudah terwujud nyata solusi konkret dari pemerintah untuk mengatasi problematika kerumitan regulasi yang sering para pengusaha alami, yang mana dulunya sering terjadi ketidaksinkronan antara satu aturan dengan aturan yang lain hingga pada level daerah.
Bentuk inovasi yang sangat nyata dalam mengatasi semua hal tersebut, yakni Undang-Undang Cipta Kerja untuk menjadikan bangsa ini bisa tumbuh lebih tinggi dan lebih cepat dengan terdorongnya investasi yang berkualitas.
