Oleh: Azzahra Qotimah )*
Politik uang merupakan salah satu masalah serius yang kerap mencederai proses demokrasi. Praktik ini tidak hanya merusak integritas Pilkada, tetapi juga mengancam keberlanjutan kepemimpinan yang berkualitas. Masyarakat seringkali dihadapkan pada godaan materi singkat, namun konsekuensinya adalah pemimpin yang terpilih cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan rakyat.
Dibutuhkan komitmen kuat menjaga Pilkada agar dapat menghasilkan para pemimpin yang berintegritas. Untuk mewujudkan pemimpin yang berintegritas, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan. Memilih dengan kesadaran penuh dan menolak segala bentuk suap atau janji politik uang adalah langkah awal yang sangat penting. Pemimpin yang berintegritas akan bekerja berdasarkan prinsip moral yang kuat, jujur, dan memiliki visi untuk kemajuan bersama, bukan sekadar memperkaya diri.
Seperti halnya dilakukan oleh Bawaslu Sulawesi Tengah (Sulteng) yang telah membentuk Kampung Pengawasan Partisipatif di Desa Limboro, Kabupaten Donggala. Desa ini dinobatkan sebagai “Desa Anti Politik Uang” sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan Pilkada. Acara berlangsung di lapangan Kantor Desa Limboro dan dihadiri oleh berbagai tokoh, termasuk Dewi Tisnawaty dari Bawaslu Sulteng. Deklarasi bersama dipimpin oleh Kepala Desa Limboro, diikuti dengan penandatanganan prasasti sebagai simbol komitmen. Syarifuddin Ishak, Ketua Panitia sekaligus Sekretariat Bawaslu Kabupaten Morowali, menjelaskan bahwa gerakan ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan Pilkada 2024. Kampung Pengawasan merupakan inisiatif Bawaslu berbasis partisipasi masyarakat untuk memerangi pelanggaran Pilkada.
