Oleh Rianti Yuanita )*
Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang diterbitkan pemerintah Indonesia telah membawa angin segar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UU yang juga dikenal dengan Omnibus Law ini, bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik. Sementara tujuan utama pembentukan UU Cipta Kerja adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dengan menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif. Salah satunya dengan mempermudah UMKM dalam memperoleh modal dan perizinan. Dengan kemudahan ini, UMKM diharapkan dapat berkembang lebih pesat, memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
UMKM memiliki peranan dalam perekonomian Indonesia. Tidak hanya menyumbang sekitar 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tetapi juga berperan penting dalam menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan. Data menunjukkan bahwa sektor ini mampu bertahan saat krisis ekonomi, seperti krisis moneter 1998 dan pandemi Covid-19. UMKM berkontribusi signifikan dalam pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan devisa negara. Oleh karena itu, pemerintah selalu memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan UMKM.
Salah satu dampak positif UU Cipta Kerja adalah penyederhanaan proses perizinan dan pemberian akses modal bagi UMKM. UU Cipta Kerja memperkenalkan sejumlah reformasi yang signifikan untuk mempermudah UMKM dalam hal perizinan dan akses pembiayaan. Proses perizinan yang sebelumnya rumit kini dipermudah melalui sistem perizinan elektronik berbasis risiko (OSS-RBA). Dengan sistem ini, izin usaha dapat diterbitkan dengan cepat, bahkan dalam hitungan menit, dan dapat diakses dari mana saja. Hal ini sangat membantu UMKM untuk legal dan aman dalam menjalankan usahanya.
