Soal Aksi Demo Proyek Rumah Seroja, Deni Padabang: Jangan Sampai DH 3 yang Fasilitasi?

Kalabahi, wartaalor.com – Anggota DPRD Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur, Deni Padabang menyayangkan aksi demonstrasi mahasiswa KEMILAU dan masyarakat penerima bantuan rumah bencana Seroja di Desa Waisika Kecamatan Alor Timur Laut (ATL). Deni menyayangkan karena aksi demo jilid 3 di Gedung DPRD Alor, Rabu, 29 Maret 2023 berlangsung tidak beretika.

Massa aksi yang datang membawa pisang, ubi, kayu bakar, sayur hingga buah-buahan. Mereka lalu serobot masuk ke dalam hingga menjadikan ruang Rapat Paripurna seperti pasar.

“Ini demo-demo ni su terlalu kur*ng aj*r pak bupati. Demo macam apa ini? Silahkan menyampaikan aspirasi, kita hargai tapi bukan dengan cara-cara seperti itu. Datang bawa segala macam, mereka buat meja pimpinan rapat ini seperti pasar,” ungkap Deni Padabang dalam Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Alor tahun 2022, Kamis, 30 Maret 2023 di ruang rapat DPRD Alor.

Anggota dewan Fraksi Partai NasDem ini menduga ada yang kendalikan terkait aksi demo tersebut.

“Demo terlalu berlebihan, bayangkan kalau kemarin dong bawa bom dan sebagainya kita mati habis. Demo macam apa, ini pasti ada yang kendalikan ada yang fasilitasi dan lain-lain. Jangan sampai difasilitasi oleh DH 3, ini kita perlu cari tahu,” tegas Deni.

Dia juga singgung soal mobil dinas EB 3 K yang masih digunakan Ketua DPRD Alor, Enny Anggrek. Padahal, lanjut Deni, Enny Anggrek sudah diberhentikan oleh Badan Kehormatan DPRD dari jabatan ketua. Sehingga sudah sepatutnya pemerintah mencabut kembali segala protokoler yang masih melekat agar tidak disalahgunakan, termasuk mobil dinas.

“Itu bukan dia punya mobil pribadi. Dia itu terlalu apa satu. Pakai mobil dinas baru pigi parkir di depan orang demo terus foto kasih naik di tik tok, facebook segala macam. Tidak boleh. Mobil ini segera ditarik kembali, bawa polisi, Pol PP turun ko tarik mobil,” tegas Anggota DPRD Dapil 1 ini.

Anggota DPRD Walter Datemoli juga menyesali aksi demo mahasiswa KEMILAU dan masyarakat penerima bantuan rumah Seroja. Menurut Walter, massa aksi yang datang adalah mahasiswa sehingga bisa diajak diskusi secara intelek dan akademisi, tetapi yang ada justru kekacauan.

“Bayangkan meja pimpinan yang terhormat itu kemarin dibuat seperti pasar. Ini kalau biasa kita lihat di pusat sana kalau massa sudah duduki kantor DPR begini itu kudeta namanya,” ujar Walter.

Anggota dewan Fraksi PDI-P ini juga menyesali sikap kepolisian dan Sat Pol PP yang diduga sengaja buat pembiaran. Sehingga massa aksi dengan leluasa serobot masuk dalam ruang Rapat Paripurna.

Karena itu Walter meminta kepada Bupati Alor Amon Djobo agar ke depan, aksi-aksi demo seperti ini cukup di depan pintu gerbang saja. Dia meminta pemerintah harus membuat aturan sendiri terkait prosedur penyampaian aspirasi. Sehingga aksi demo ke depan nantinya, massa aksi hanya berada di luar untuk menyampaikan aspirasi. Kalaupun masuk ke dalam itu kecuali perutusan guna berdialog dengan pemerintah.

Walter juga sependapat dengan Deni Padabang terkait penarikan mobil dinas EB 3 K yang digunakan Enny Anggrek. Menurutnya, karena Enny Anggrek sudah diberhentikan dari jabatan Ketua DPRD maka pemerintah punya kewenangan untuk mengambil semua hak protokoler yang Ia gunakan.

“Itu kan aset pemerintah yang dikasih untuk menunjang kewenangan. Jadi kalau kewenangan dia sudah tidak ada ya mobilnya ditarik lah. ***(joka)