KALABAHI, WARTAALOR.COM – Pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) tidak boleh hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur semata, tetapi harus mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
Hal tersebut ditegaskan Tenaga Ahli Bidang Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Brigjen TNI (Purn) Simon Petrus Kamlasi (SPK), saat berdiskusi dengan Perhimpunan Jurnalis Alor di Simfony Hotel Alor, Kamis (18/6/2026), dalam rangka pemantauan pembangunan 16 unit dapur MBG 3T di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Menurut SPK, setiap program pembangunan yang menggunakan anggaran negara harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
“Program pemerintah harus mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Jangan sampai proyek bernilai miliaran rupiah hanya menghasilkan bangunan, sementara masyarakat di sekitar lokasi tidak merasakan manfaat ekonominya,” tegas SPK.
Mantan perwira tinggi TNI Angkatan Darat tersebut menekankan pentingnya penggunaan material lokal dan tenaga kerja lokal dalam pembangunan dapur MBG. Material seperti batu, pasir, batako, bata merah, hingga tenaga tukang dan pekerja konstruksi diharapkan berasal dari masyarakat setempat agar perputaran uang tetap terjadi di desa.
Dari total anggaran pembangunan yang mencapai sekitar Rp1 miliar untuk setiap unit dapur MBG 3T, SPK berharap sedikitnya 40 persen dana pembangunan dapat dinikmati langsung oleh masyarakat melalui upah kerja, pembelian material lokal, serta berbagai aktivitas ekonomi pendukung lainnya.
“Saya ingin masyarakat setempat ikut terlibat, mulai dari mengangkut pasir, mencetak batako, hingga pekerjaan konstruksi lainnya sehingga mereka memperoleh penghasilan dari proyek ini. Uang negara harus mengalir dan berputar di desa,” ujarnya.
Dalam kunjungannya ke sejumlah lokasi pembangunan, SPK mengaku terkesan dengan tingginya partisipasi masyarakat. Warga secara swadaya turut mendukung proses pembangunan dengan menyediakan tenaga kerja, mencetak batako, mengangkut material, serta membantu berbagai kebutuhan konstruksi lainnya.
Menurutnya, pendekatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat tidak hanya mempercepat perputaran ekonomi lokal, tetapi juga mampu menumbuhkan rasa memiliki terhadap fasilitas yang dibangun sehingga keberlanjutannya dapat lebih terjamin.
Pada kesempatan tersebut, SPK juga menyampaikan kritik terhadap penerapan sistem pembangunan modular yang digunakan di sejumlah daerah. Menurutnya, sistem tersebut berpotensi mengurangi dampak ekonomi bagi masyarakat lokal serta dapat memperlambat proses pembangunan karena keterbatasan kapasitas produksi penyedia.
“Jika menggunakan sistem modular, proses pembangunan justru berpotensi lebih lama karena produsen harus melayani kebutuhan dari seluruh Indonesia. Kapasitas produksinya tentu memiliki keterbatasan,” jelasnya.
Saat ini, sebanyak 16 titik dapur MBG tengah dibangun di Kabupaten Alor. Dari jumlah tersebut, enam unit ditargetkan segera diluncurkan dan mulai beroperasi dalam waktu dekat. Dapur MBG yang berlokasi di Desa Bana, Kecamatan Pantar Timur, direncanakan menjadi unit pertama yang siap difungsikan setelah proses pembangunan selesai.
Meski menargetkan percepatan pembangunan, SPK mengingatkan agar kualitas pekerjaan tetap menjadi prioritas utama. Ia meminta seluruh pelaksana proyek memastikan setiap dapur MBG dibangun sesuai standar mutu terbaik atau Grade A sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam jangka panjang.
“Kita harus mengejar kualitas Grade A. Yang terpenting, dapur-dapur ini segera hadir untuk melayani masyarakat sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi warga di sekitar lokasi pembangunan,” pungkasnya.
Program pembangunan dapur MBG di Kabupaten Alor diharapkan tidak hanya mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi desa melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan maupun operasional fasilitas tersebut. ***(joka)