Naboys menandaskan, bahwa dalam sidang itu, ketika Fraksi Demokrat mempertanyakan hibah Pertamina, langsung dia (bupati) pukul meja dan dia bilang itu hibah Pertamina kenapa dipertanyakan…. saya sudah menjelaskan ditempat ini,…sekda juga sudah menjelaskan kalian anggota DPRD 13 orang harus mengerti,… kecuali anggota DPRD yang baru.
“Terus dia bilang kami sudah pertemuan dan membicarakan hibah Pertamina bersama pihak Pertamina pusat di Jakarta,…kenapa dipertanyakan lagi. Jadi tidak perlu dipersoalkan,…nanti saya suruh Pertamina itu tutup saja,” tandas Naboys menirukan ucapan Bupati Amon Djobo.
Bupati Amon Djobo menurut Naboys, menegaskan hibah tanah Pemda kepada Pertamina tidak perlu dipersoalkan, karena itu merupakan hak dia.
“Itu saya punya hak… kenapa harus dipersoalkan. Terus dia lanjut singgung terkait pasar. Pasar itu,…kepala dinas itu,…saya akan plt kan dia… karena itu satu kejahatan yang dia lakukan. Dia (bupati) tidak sebut nama kadis siapa yang dimaksudkan…tetapi tidak lama lagi dia sebut bilang itu kadis perdagangan… dia lanjut lagi bilang itu kadis yang mendesain…. terus dia bilang lagi dan saya akan kasih dia naik karang,” lanjut Naboys menirukan kata-kata Bupati Amon Djobo.
Naboys menambahkan, dia (bupati) kemudian tunjuk Asisten 1 dan meminta untuk buatkan laporan polisi….dia sambung lagi bilang itu rumah dinas yang dihuni ASN yang sudah beranak cucu didalam…. dia juga bilang saya bupati koq, saya punya hak jadi tidak perlu dipersoalkan. Dia tidak sebut nama,… saya hanya dengar saja. Kalau pun dia sebut nama saya tidak mau mencampuri…. karena itu urusan antara atasan dan bawahan (Muaz Kammis/suami Naboys Tallo).
Setelah bupati selesai bicara, tambah Naboys, dan saya intrupsi untuk klarifikasi dia malah sudah tidak mau dengar,… dia mau pulang saja padahal belum tutup sidang. Tetapi saya langsung klarifikasi bahwa hibah tanah kepada Pertamina tidak pernah dibahas dalam sidang paripurna… karena itu hibah tanah ke Pertamina adalah sebuah kesalahan fatal yang dilakukan.
Menurut Naboys, terkait hibah tanah itu, sudah dilakukan konsultasi ke Kemendagri RI dan dari pihak Kemendagri RI tetap menolak, karena bertentangan dengan aturan. Sehingga Kemendagri RI sarankan kalau bisa dilakukan kerjasama operasional untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD). ***(joka)
