KALABAHI, WARTAALOR.com – Bupati Alor, Drs. Amon Djobo marah besar saat Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Alor, NTT, Kamis, (9/9/21) siang. Kemarahan itu mencuat karena diduga ketika Fraksi Partai Demokrat mempertanyakan hibah aset tanah Pemerintah Daerah (Pemda) berlokasi di Kenarilang Kecamatan Teluk Mutiara kepada pihak PT. Pertamina.
Anehnya, hibah tanah sudah dilakukan tahun 2018 lalu diduga tanpa melalui musyawarah mufakat sidang paripurna DPRD. Fraksi Demokrat mempertanyakan itu melalui naskah pemandangan umum, yang dibacakan Naboys Tallo, S.Sos.
“Hibah tanah Pemda kepada Pertamina yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jelas bertentangan dengan aturan, apalagi hibah tidak pernah dibahas dalam sidang DPRD,” ungkap Anggota DPRD Alor Fraksi Partai Demokrat, Naboys Tallo kepada Wartawan saat gelar Jumpa Pers di kediaman pribadi Sawah Lama, Senin, (13/9/21) malam.
Menurut Naboys, dirinya perlu mempertanyakan sebagai fungsi pengawasan, karena setelah hibah tanah kepada Pertamina tahun 2018 lalu, kemudian baru-baru ini, pihak Pertamina pusat menghibahkan dana sebesar Rp 521 juta kepada Pemda Alor melalui pos APBD perubahan tahun anggaran 2021.
Naboys Tallo tegaskan bahwa ini sangat bertentangan dengan aturan, karena mantan Bupati Alor Drs. Simeon Th Pally pernah terjerat hukum penjara dalam kasus yang sama, yaitu menghibahkan dana Rp 1 Miliar lebih kepada bagian ULP Setda Alor.
“Saya perlu menyampaikan, peristiwa tanggal 9 September lalu tentang kami seluruh fraksi menyampaikan pandangan fraksi terhadap nota keuangan atas RAPBD dan dua buah peraturan daerah yaitu peraturan RPJMD 2019-2024 dan susunan perangkat daerah bagi pembentukan kecamatan Abad Selatan. Dalam nota keuangan disampaikan bahwa ada bantuan dari Pertamina pusat sebesar Rp 521 juta yang masuk pada pos dana hibah. Hal ini kami sedikit trauma karena kejadian masa bupati Simeon Pally yang hibahkan dana ke ULP dan berdampak hukum,” ujar Naboys Tallo yang didampingi suaminya Muaz Abdurahman Kammis dalam Jumpa Pers itu.
Anggota DPRD Tiga Periode ini melanjutkan, pada saat sidang itu, kami (fraksi-fraksi) mengejar agar ada penjelasan pemerintah daerah tentang bagaimana uang Rp 521 juta bisa masuk ke postur APBD perubahan tahun 2021, sebagai timbal balik dari hibah tanah itu. Karena hibah BUMN masuk ke pemerintah daerah adalah sesuatu hal yang aneh.
