“Dan bukan saya (Demokrat) sendiri yang mempertanyakan, tetapi fraksi lain seperti Golkar, PDI-P juga mempertanyakan itu. Nah, kebetulan dari pemerintah menyajikan data dukung bahwa bantuan dana Rp 521 juta sebagai hibah tanah ke Pertamina itu…bupati telah menyampaikan persetujuan kepada DPRD pada tahun 2018 dengan nomor surat lengkap. Tapi aneh… karena kami tidak pernah membahas di DPRD pada tahun 2018 tentang penyerahan aset daerah kepada Pertamina,” ungkap Naboys.
Naboys melanjutkan, pada saat dirinya menyampaikan tentang hibah Pertamina tersebut, ia mendengar Bupati Amon Djobo sudah mulai marah-marah.
“Jadi saat saya masih baca pemandangan fraksi, dia (bupati) sudah mulai ribut, tapi saya tidak mau ambil pusing dan terus melanjutkan pembacaan. Entah ribut ini kenapa… saya diam. Saya lihat beliau (bupati) sudah mulai pada ribut-ribut dan tidak mau mendengar apa yang saya sampaikan lewat pendapat fraksi. Dia tetap ribut dan dia mulai panggil asisten keluar masuk… dan sudah tidak mau mendengar apa yang saya sampaikan dalam pendapat fraksi. Padahal kan ada hak jawab kenapa harus diribut,… tinggal diklarifikasi saja kalau memang apa yang saya sampaikan ini salah,” lanjut Naboys.
Mantan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Alor, Muaz Abdurahman Kammis dan istrinya Naboys Tallo saat Jumpa Pers di kediaman pribadi Sawah Lama, Senin 13 September 2021 malam
Naboys menandaskan, DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, perlu mempertanyakan bila dalam proses pembangunan pemerintahan ada hal yang keliru. Sehingga, kalau memang hibah tanah kepada Pertamina itu sudah sesuai aturan ya sudah, tinggal Bupati klarifikasi, kenapa musti ribut-ribut?
“Sedangkan… fraksi lain sampaikan dia (bupati) jawab… secara gambaran umum bahwa dokumen sudah ada…dan dia berulang kali menyampaikan terima kasih. Tetapi saat Demokrat mulai singgung hibah Pertamina bupati mulai ribut,… pukul meja dan ancam lapor polisi. Awalnya saya diam…dan mendengar waktu dia mulai jelaskan terkait pembangunan pasar,” ungkap Naboys menambahkan.
