KALABAHI, WARTAALOR.com – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Alor, NTT, Muaz Abdurahman Kammis, SH dicopot jabatannya oleh Bupati Alor, Drs. Amon Djobo. Berdasarkan SK Nomor: BKPSDM.821/1730/IX/2021 Tanggal 09 September 2021 tentang pembebasan sementara dari tugas jabatannya, Bupati Amon Djobo tegaskan Muaz dicopot jabatan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin.
Akan tetapi, Muaz membantah SK pencopotan tersebut karena diduga tidak sesuai prosedur mekanisme pemerintahan. Berikut penjelasan Muaz saat gelar Jumpa Pers di kediaman pribadi Sawah Lama, Kecamatan Teluk Mutiara, Senin, (13/9/21).
Surat pemberhentian sementara kepada saya, karena diduga melakukan pelanggaran berat dan surat itu saya anggap cacat hukum. Karena saya belum dilakukan pemeriksaan lalu dikasih surat. Jadi intinya adalah saya jadi kadis ini tidak disukai dan saya akan jelas.
Pertama; pada tahun 2016, saya dilantik menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Alor. Saya jadi kepala dinas itu berdasarkan proses tahapan lelang jabatan. Ada sekian banyak orang yang ikut dalam lelang jabatan tapi saya keluar sebagai nomor satu.
Karena saya memang tidak disukai, proses pelantikan sengaja diulur dan akhirnya dikeluarkan keputusan gagal lelang. Saya kembali dibatasi untuk tidak boleh ikut lelang jabatan lagi, tetapi sebagai aparatur sipil negara (ASN) saya punya hak untuk mengikuti selagi sesuai prosedur dan mekanisme. Lelang jabatan berikutnya saya ikut dan akhirnya saya keluar sebagai pemenang lagi dan dilantik, waktu itu lantik bersamaan dengan mantan Sekwan Yusuf Kafelegi (almarhum).
Setelah dilantik, saya mulai bekerja dengan memahami keterbatasan anggaran. Selalu terjadi keterbatasan anggaran daerah dan kami juga harus terseok-seok. Tetapi saya dan istri (Naboys Tallo, S.Sos) tetap berkomitmen untuk bagaimana terus bekerja memperlancar tugas-tugas kami.
Saya tidak di backup dengan sarana prasarana yang memadai saat jadi kepala dinas perdagangan. Saya menggunakan mobil pribadi untuk menghandle semua pekerjaan dinas. Saya juga membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat, sehingga saya tidak pernah lepas dari alokasi dana pusat.
Dibalik semua itu, faktor kebencian terhadap saya terus berjalan. Dalam tugas pelayanan saya dimarahi dan sebagainya, tetapi saya tetap tenang dan bekerja karena ada tugas dan tanggungjawab yang saya lakukan.
Permasalahan pertama adalah istri saya Naboys Tallo (Anggota DPRD Alor Fraksi Partai Demokrat) menolak penandatanganan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Alor Enny Anggrek, SH. Istri saya langsung ditelpon DPD Partai Demokrat NTT dan meminta agar jangan menandatangani mosi tidak percaya dan jangan mencampuri urusan orang, sanksi partai akan turun pada kamu.
Karena istri saya tidak menandatangani mosi tidak percaya, kebencian terhadap istri saya merembes ke saya juga.
Selanjutnya, ketika terjadi aksi demonstrasi ASN (para kepala dinas lingkup Pemkab Alor) terhadap Ketua DPRD Enny Anggrek di Polres Alor, bulan Februari lalu, saya tidak ikut demo karena saya tidak ingin langgar aturan.
