KALABAHI, WARTAALOR. com – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Alor Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Alor guna mempertanyakan perkembangan penyelidikan kasus dugaan penyalahgunaan dana penanganan Covid-19 tahun 2020 senilai Rp 15,8 Miliar. Pasalnya, kasus ini sudah diadukan ke Kejari Alor tetapi hingga saat ini belum selesai penanganannya.
PMKRI meminta Jaksa agar serius melakukan penyelidikan kasus tersebut agar ada kepastian hukum dimata publik.
“Terkait dengan anggaran Covid-19 tahun 2020, dimana kami PMKRI sudah melakukan aksi Jilid I dan II. Namun sampai saat ini belum ada respon yang baik dari pihak yang berwajib yaitu kejaksaan yang belum mampu untuk menyelesaikan persoalan ini,” tegas PMKRI melalui pernyataan sikap tertulis yang dibacakan saat aksi demo di depan Kantor Kejari dan Kantor DPRD Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu, 9 Juni 2021.
Dana penanganan Covid-19 tahun 2020 senilai Rp 15, 8 Miliar peruntukannya dibagi tiga bagian yaitu, Penanganan Kesehatan Rp 8,4 Miliar, Pemulihan Ekonomi Rp 5,9 Miliar dan Penanganan Jaringan Sosial Rp 1,5 Miliar. Dana tersebut pun sudah habis terpakai akan tetapi Pemerintah Daerah melalui Satgas Penanganan Covid-19 belum melaporkan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) untuk diketahui publik.
