KALABAHI, WARTAALOR.COM — Kondisi kesehatan Bupati Alor, Iskandar Lakamau, S.H., M.Si., kembali menjadi perhatian publik dan mendapat respons dari sejumlah partai politik (Parpol) di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sejumlah sikap mulai muncul dari partai politik yang memiliki keterwakilan di DPRD Kabupaten Alor. Partai Golkar memilih meminta laporan tertulis dari fraksinya di DPRD sebagai bahan untuk menentukan langkah politik partai. Sementara itu, anggota DPRD Alor dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Lagani Djou, mendesak agar pada sidang-sidang DPRD berikutnya harus ada kehadiran Bupati atau Wakil Bupati.
Di sisi lain, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tetap mendorong Fraksi PKB DPRD Alor untuk menggulirkan Hak Angket terkait kondisi kesehatan Bupati.
Sorotan tersebut muncul di tengah perhatian masyarakat terhadap kondisi Bupati Iskandar Lakamau yang disebut telah mengalami gangguan kesehatan sejak Juli 2025.
Berdasarkan informasi yang disampaikan sebelumnya, Bupati Iskandar Lakamau mengalami stroke pada Juli 2025 dan sempat menjalani perawatan medis di RS Siloam Kupang serta Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON) Jakarta.
Setelah kembali ke Kabupaten Alor, kehadiran Bupati dalam agenda pemerintahan, khususnya rapat paripurna DPRD Kabupaten Alor, menjadi perhatian publik.
Masyarakat melalui media sosial menyampaikan beragam komentar, pendapat, dan kritik. Sebagian masyarakat berharap kondisi kesehatan Bupati menjadi perhatian utama agar proses pemulihan dapat berjalan secara optimal.
Sejumlah kelompok masyarakat juga mendesak DPRD Kabupaten Alor untuk menyikapi kondisi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat persoalan kesehatan Bupati telah berlangsung cukup lama sejak awal masa kepemimpinannya.
Golkar Tunggu Laporan Tertulis Fraksi
Ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Alor, Nita Blegur, mengatakan Partai Golkar telah menyikapi persoalan tersebut sejak beberapa waktu lalu.
Dikutip dari Media Kupang, Nita menyampaikan hal itu di Kalabahi, Rabu, 16 September 2026.
Menurut Nita, secara internal Partai Golkar telah meminta Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Alor untuk menyusun laporan tertulis mengenai kondisi Bupati Alor yang menjadi perhatian publik.
Laporan tersebut, kata Nita, akan menjadi bahan bagi DPD Partai Golkar Kabupaten Alor untuk menentukan sikap selanjutnya.
Ia menjelaskan, langkah tersebut juga merupakan bagian dari koordinasi dengan DPD Partai Golkar Provinsi NTT yang sebelumnya telah dilakukan.
“Laporan dari Fraksi Golkar di DPRD akan menjadi bahan untuk Partai mengambil sikap. Tentunya laporan yang dimaksud akan dikirim ke DPD Provinsi dan DPP Partai Golkar,” ujar Nita.
Menurutnya, laporan dari fraksi penting karena tiga anggota DPRD Kabupaten Alor dari Partai Golkar memiliki hubungan kerja langsung dengan pemerintah daerah dan mengetahui dinamika pemerintahan serta kondisi yang berkembang di DPRD.
