MALAKA, WARTAALOR.COM | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengaku melakukan perbuatan yang diduga melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilkada 09 Desember 2020 lalu. Pasalnya, dalam sidang pembuktian Sengketa Pilkada Malaka yang digelar Selasa, 23 Februari lalu, KPU mengakui menarik dan mengganti DPT.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Kuasa Hukum Pemohon, Yafet Yosafet Rissy ketika dikonfirmasi wartawan di Kupang, Sabtu (13/03/2021).
“Terungkap dalam persidangan bahwa dalil kita terkait perubahan DPT yang dilakukan secara sepihak oleh penyelenggara, dalam hal ini KPU Malaka tidak terbantahkan. Malah, KPU mengakui bahwa perubahan DPT itu dilakukannya”, ungkap Yafet.
