Ketiga, NIK identik atau sama yang dimiliki oleh ribuan pemilih berbeda. Dalam DPT yang dibuat Termohon, dalam hal ini KPU Malaka ditemukan adanya Pemilih siluman yang memiliki nama berbeda-beda TETAPI memiliki NIK indentik (sama persis).
Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU. No. 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana seharusnya NIK itu ‘unik, khas dan tunggal’ yang hanya melekat pada seseorang. Pemilih siluman jenis ini tersebar di 193 TPS sampel atau 48.1% dari total 395 TPS, di 54 Desa Sampel atau 42.5% dari total 127 Desa di 12 Kecamatan di Kabupaten Malaka. Terdapat 203 (dua ratus tiga) Pemilih siluman yang memiliki nama berbeda-beda TETAPI memiliki NIK indentik (sama persis).
Semua kecurangan tersebut, lanjut Yafet, sudah terencana dan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. “Dan perlu digaris bawahi, bahwa DPT yang sudah ditetapkan dalam rapat Pleno tanggal 13 Oktober 2020, ternyata dirubah secara sepihak oleg KPU Malaka untuk memuluskan para pemilih siluman untuk memilih di TPS. Perubahan ini membuat saksi pasangan 02 tidak mencermati pemilih secara seksama sehingga pemilih siluman dapat dengan leluaa melakaukan pencobolosan”, tutup Yafet.*(sakunar.com)
