Yafet menjelaskan, dalam permohonannya ke Mahhkamah Konstitusi pihaknya mendalilkan bahwa KPU Malaka selaku termohon melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dimaksud adalah secara sepihak menarik DPT yang ditetapkan dalam Rapat Pleno 13 Oktober 2020 dan menggantikannya dengan DPT baru.
Perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan KPU untuk meluluskan kecurangannya. Kecurangan dimaksud adalah memasukkan data-data siluman dan manipulatif ke dalam DPT. Data-data siluman dan manipulatif dimaksud adalah, pertama, Nomor Induk Kependudukan (NIK) rekayasa, yang mana penulisannya tidak sesuai dengan aturan baku kodefikasi sebagaimana diatur dalam UU Administrasi kependudukan. Ini ditemukan pada sebanyak 7.980 pemilih. Dari 7.980 pemilih dengan NIK Rekayasa ini yang menggunakan hak suaranya adalah 5.805 atau mencapai 72.7%.
Kedua, Nomor Kartu Keluarga (NKK) yang sama atau identik dimiliki oleh 3.939 pemilih berbeda dengan alamat yang berbeda. Padahal, seharusnya NKK yang identik hanya dipakai sekali dan hanya terdaftar dalam satu alamat saja.
