*) Oleh : Muhammad Ofan Ramadhan
Pemerintah terus memperkuat penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sebagai bagian dari upaya menghentikan praktik pembakaran lahan yang berulang setiap tahun. Langkah tersebut dilakukan melalui penerapan sanksi administratif, proses pidana terhadap perorangan dan korporasi, pencabutan perizinan, hingga kewajiban pemulihan lingkungan. Konsistensi penindakan dinilai penting untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan pemegang izin bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan yang berada dalam kewenangannya.
Penguatan penegakan hukum menjadi perhatian pemerintah seiring ditemukannya kebakaran di sejumlah wilayah konsesi perusahaan. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) pada 2 November 2026 menyampaikan bahwa tim investigasi sedang melakukan verifikasi terhadap lokasi kebakaran yang berada di area konsesi 335 perusahaan. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan penyebab kebakaran, termasuk mendalami kemungkinan adanya unsur kelalaian maupun kesengajaan dalam pengelolaan lahan.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat menjelaskan bahwa seluruh lokasi kebakaran perlu diverifikasi satu per satu karena memiliki karakteristik dan luas terdampak yang berbeda. Hasil pemeriksaan lapangan menjadi dasar untuk menentukan pihak yang harus bertanggung jawab serta jenis tindakan hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan tersebut diperlukan agar penegakan hukum tidak hanya didasarkan pada keberadaan titik api, tetapi juga didukung bukti mengenai penyebab dan tanggung jawab pengelola lahan.