Oleh: Citra Kurnia Khudori)*
Kebijakan fiskal tidak semata-mata berbicara mengenai besarnya penerimaan dan belanja negara, tetapi juga tentang bagaimana negara hadir untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan perpajakan, pemerintah memiliki ruang untuk mendorong kegiatan ekonomi sekaligus memberikan perlindungan terhadap daya beli. Salah satu bentuknya adalah pemberian insentif pajak yang dapat mengurangi beban rumah tangga, mendukung keberlangsungan usaha, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat.
Rencana pemerintah memberikan insentif atau diskon pajak senilai Rp632 triliun pada 2027 menjadi langkah penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Besarnya nilai tersebut menunjukkan bahwa perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghimpunan penerimaan negara, tetapi juga sebagai sarana redistribusi manfaat ekonomi. Melalui fasilitas perpajakan, pemerintah berupaya menciptakan keseimbangan antara kebutuhan menjaga penerimaan negara dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, belanja perpajakan pada 2027 diperkirakan mencapai Rp632 triliun atau setara 2,26 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut meningkat dibandingkan estimasi 2026 sebesar Rp576,4 triliun. Peningkatan ini diarahkan untuk mendukung rumah tangga, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dunia usaha, serta investasi agar konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi tetap terjaga.
Berdasarkan perincian belanja perpajakan, rumah tangga memperoleh alokasi terbesar sekitar Rp335,2 triliun atau 56,4 persen, disusul UMKM sebesar Rp112,4 triliun, investasi Rp99,6 triliun, dan dunia bisnis Rp63,4 triliun. Komposisi tersebut memperlihatkan perhatian pemerintah terhadap sektor-sektor yang berperan dalam menopang perekonomian nasional, khususnya konsumsi rumah tangga dan kegiatan usaha produktif.