Selain pencabutan penuh, pemerintah juga merencanakan pencabutan sebagian hak atas tanah pada perusahaan lain serta tidak memperpanjang HGU yang telah berakhir. Tiga perusahaan lainnya yang memiliki perizinan perkebunan tidak akan diberikan hak atas tanah setelah ditemukan kejadian kebakaran di areal konsesinya. Pemerintah juga masih melakukan peninjauan terhadap tiga perusahaan tambahan dengan total luas konsesi lebih dari 11.000 hektare. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan perizinan menjadi instrumen penting untuk memastikan perusahaan menjalankan kewajiban pengelolaan lahan secara bertanggung jawab.
Di sektor kehutanan, penegakan hukum juga diarahkan untuk mengungkap pertanggungjawaban korporasi hingga pihak yang memperoleh manfaat dari kegiatan usaha. Kementerian Kehutanan pada 30 Oktober 2026 menetapkan dua perusahaan, yakni PT MAP di Kalimantan Barat dan PT GAP di Kalimantan Tengah, sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana Karhutla. Penetapan tersebut merupakan bagian dari penanganan 120 perkara Karhutla oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan melalui instrumen administratif, perdata, dan pidana.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho menyampaikan bahwa penanganan perkara terus diperkuat melalui koordinasi dengan Bareskrim Polri. Pendekatan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa dugaan pelanggaran tidak berhenti pada pemeriksaan administratif, tetapi dapat dikembangkan ke proses pidana apabila ditemukan unsur dan bukti yang memenuhi ketentuan hukum. Penindakan terhadap korporasi juga menjadi bagian dari upaya menerapkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum tanpa membedakan skala usaha maupun asal modal perusahaan.
Melalui penegakan hukum yang konsisten, pemerintah diharapkan dapat membangun efek jera bagi pelaku sekaligus mencegah terulangnya kebakaran pada kawasan yang sama. Penghentian Karhutla tidak cukup dilakukan melalui pemadaman ketika api muncul, tetapi membutuhkan kepastian hukum, pengawasan perizinan, pertanggungjawaban korporasi, dan pemulihan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan demikian, penegakan hukum dapat menjadi instrumen utama untuk melindungi kawasan hutan, mengurangi dampak kabut asap, serta menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat.