Perkembangan penindakan juga terlihat dari data pemerintah yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman dalam konferensi pers pada 9 November 2026. Berdasarkan sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Polri, tercatat sebanyak 241 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi terkait perkara Karhutla. Data tersebut menunjukkan bahwa proses penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku perorangan, tetapi juga mengarah pada pertanggungjawaban badan usaha.
Pada kesempatan yang sama, Kementerian Lingkungan Hidup melaporkan terdapat 57 badan usaha di delapan provinsi dengan luas area terbakar dalam wilayah konsesi mencapai 33.514,01 hektare. Sementara itu, Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 subjek hukum. Sanksi tersebut terdiri atas lima pencabutan izin, 19 pembekuan izin, serta delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan. Selain itu, sebanyak 120 subjek hukum masih berada dalam proses penanganan tindak pidana oleh Kementerian Kehutanan.
Dudung Abdurachman juga menegaskan bahwa hak guna usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) bukan merupakan hak mutlak yang dapat digunakan tanpa memenuhi kewajiban perlindungan lingkungan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apabila ditemukan pelanggaran, termasuk pembekuan, pencabutan, maupun tidak memperpanjang izin. Ia juga mendorong kementerian dan lembaga terkait memperkuat sinkronisasi data, mempercepat proses hukum, serta mengawasi pelaksanaan sanksi dan pemulihan lingkungan.
Langkah penegakan hukum terhadap korporasi kembali diperkuat melalui pengumuman pemerintah pada 10 November 2026 mengenai rencana pencabutan hak atas tanah milik delapan perusahaan yang diduga terkait kebakaran hutan. Total luas hak atas tanah yang akan dicabut tersebut mencapai lebih dari 42.000 hektare. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menjelaskan bahwa tiga perusahaan akan dikenai pencabutan penuh karena lebih dari separuh areal konsesinya terbakar dan dinilai memiliki persoalan dalam upaya pencegahan kebakaran berulang.