Oleh : Rivka Mayangsari*)
Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penegakan hukum yang tegas serta langkah pemulihan ekosistem secara berkelanjutan. Upaya tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan kerusakan lingkungan tidak terus berulang dan pengelolaan sumber daya hutan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Penindakan terhadap pelaku karhutla juga perlu berjalan seiring dengan perlindungan hutan, pemulihan lahan terdegradasi, dan penguatan ekonomi kehutanan yang berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, menekankan bahwa seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan harus ditindak secara tegas tanpa perlakuan istimewa. Menurutnya, penegakan hukum harus dilaksanakan secara objektif, konsisten, dan memberikan efek jera agar kejadian serupa tidak terus berulang setiap tahun. Prinsip tersebut berlaku bagi pelaku perorangan maupun korporasi yang melakukan pelanggaran dan menyebabkan kerusakan lingkungan.
Ketegasan pemerintah tersebut didukung oleh langkah penanganan hukum yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. Berdasarkan data hasil sinkronisasi Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), tercatat sebanyak 241 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi. Data tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya diarahkan kepada pelaku di tingkat lapangan, tetapi juga menyasar badan usaha yang diduga memiliki keterkaitan dengan kejadian kebakaran.
Selain proses penyidikan, pemerintah telah menjatuhkan sanksi administratif kepada sejumlah subjek hukum. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencatat 32 subjek hukum telah dikenai sanksi, meliputi lima pencabutan, 19 pembekuan, serta delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan. Di sisi lain, terdapat 120 subjek hukum yang masih dalam proses penanganan tindak pidana oleh Polri. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian LH juga telah melaksanakan inspeksi lapangan terhadap 57 entitas.