Rangkaian langkah tersebut memperlihatkan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam memastikan penegakan hukum berjalan efektif. Penanganan tidak cukup berhenti pada pemeriksaan dan pemberian sanksi, tetapi harus dilanjutkan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pemulihan. Dengan demikian, penindakan tidak hanya memberikan konsekuensi kepada pelanggar, tetapi juga mendorong perbaikan kondisi lingkungan dan mencegah kerusakan yang lebih luas.
Di samping penegakan hukum, pemerintah menempatkan perlindungan hutan dan pemulihan ekosistem sebagai agenda strategis untuk menghentikan deforestasi dan degradasi hutan pada 2030. Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, menyampaikan tiga prioritas Indonesia, yakni perlindungan hutan, penguatan ekonomi kehutanan berkelanjutan, serta peningkatan peran masyarakat. Ketiga prioritas tersebut menjadi landasan untuk menyelaraskan kepentingan lingkungan, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Prioritas pertama diarahkan pada perlindungan hutan dan pemulihan ekosistem terdegradasi melalui program Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Program tersebut mencakup pengurangan deforestasi, restorasi hutan dan lahan gambut, serta peningkatan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Langkah ini penting karena keberadaan hutan memiliki fungsi ekologis yang luas, mulai dari menjaga keanekaragaman hayati, mengatur tata air, menyerap karbon, hingga mengurangi risiko bencana lingkungan.
Prioritas kedua adalah memperkuat kelayakan ekonomi pengelolaan hutan berkelanjutan melalui pendekatan multi-usaha kehutanan. Pendekatan tersebut membuka peluang pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, serta kegiatan ekonomi lain yang tetap memperhatikan kelestarian ekosistem. Pemerintah juga mengembangkan pembiayaan konservasi melalui mekanisme Badan Layanan Umum (BLU) di sejumlah taman nasional. Mekanisme ini diharapkan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan penerimaan sehingga dukungan pendanaan bagi kegiatan konservasi dapat ditingkatkan.