Sementara itu, prioritas ketiga menitikberatkan pada penguatan peran masyarakat melalui Program Perhutanan Sosial. Indonesia telah memberikan akses pengelolaan hutan seluas lebih dari 8,3 juta hektare yang memberikan manfaat kepada sekitar 1,4 juta kepala keluarga. Capaian tersebut menjadi modal untuk mendorong masyarakat terlibat langsung dalam menjaga kawasan hutan sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab.
Ke depan, pemerintah mendorong peningkatan manfaat ekonomi Perhutanan Sosial melalui pendampingan teknis, dukungan pembiayaan, pengembangan usaha masyarakat, dan perluasan akses pasar. Penguatan kapasitas kelompok pengelola menjadi penting agar akses terhadap kawasan hutan dapat menghasilkan kegiatan produktif tanpa mengurangi fungsi ekologisnya. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga mitra strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Pemerintah juga mengingatkan bahwa penghentian deforestasi dan degradasi hutan membutuhkan koordinasi lintas sektor. Tekanan terhadap hutan tidak hanya berasal dari aktivitas kehutanan, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan penggunaan lahan, kegiatan ekonomi, dan rantai pasok komoditas. Karena itu, kebijakan perlindungan lingkungan harus terintegrasi dengan pengawasan kegiatan usaha dan perencanaan pembangunan agar tidak saling bertentangan.
Melalui penegakan hukum yang konsisten, pemulihan ekosistem, pengembangan ekonomi kehutanan, serta pelibatan masyarakat, pemerintah berupaya membangun tata kelola hutan yang lebih bertanggung jawab. Keberhasilan agenda tersebut membutuhkan pengawasan berkelanjutan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Ketegasan terhadap pelanggaran harus diikuti pemulihan nyata, sehingga perlindungan hutan tidak berhenti pada pemberian sanksi, tetapi menghasilkan lingkungan yang lebih lestari dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang.
*) Pemerhati lingkungan