Oleh: Dimas Pratama Wijaya*)
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan semata persoalan luas area yang terbakar atau jumlah titik panas yang muncul. Di balik setiap kebakaran terdapat masyarakat yang berpotensi menghadapi gangguan kesehatan, kualitas udara yang menurun, aktivitas ekonomi yang terganggu, hingga terbatasnya ruang gerak anak-anak. Karena itu, keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari kemampuan memadamkan api, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menekan dampaknya terhadap masyarakat.
Dalam menghadapi karhutla pada 2026, pemerintah memperlihatkan upaya yang semakin terpadu. Pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi dengan TNI-Polri, BNPB, BMKG, dunia usaha, relawan, serta masyarakat. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa karhutla diperlakukan sebagai persoalan bersama yang membutuhkan respons lintas sektor.
Kalimantan Barat menjadi salah satu contoh. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencatat area yang sebelumnya terbakar sekitar 38.310 hektare telah menurun menjadi sekitar 200 hektare. Jumlah titik api juga turun dari lebih dari 2.000 titik menjadi sekitar 156 titik berdasarkan pemantauan terakhir.
Penurunan tersebut tidak terjadi secara otomatis. Pemerintah daerah bersama TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, brigade pemadam kebakaran, relawan, mahasiswa, dan berbagai unsur masyarakat terus melakukan pemadaman dan pengendalian. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama, meskipun kewaspadaan tetap harus dijaga karena sejumlah kawasan masih mengalami kebakaran.
Pesan tersebut penting karena kondisi cuaca belum sepenuhnya mendukung. Hujan telah turun di beberapa wilayah, tetapi masih terdapat daerah yang membutuhkan penanganan intensif. Artinya, pemerintah harus menjaga keseimbangan antara tindakan pemadaman dan kesiapsiagaan menghadapi potensi munculnya titik api baru.