Di sisi lain, dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat menjadi perhatian serius. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencatat 734 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) hingga 5 September 2026. Pada tingkat nasional, Kementerian Kesehatan mencatat 50.891 kasus ISPA di wilayah terdampak karhutla sepanjang Juli hingga Agustus 2026, dengan 12.600 kasus di antaranya dialami balita.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan kesehatan harus menjadi bagian integral dari strategi penanganan karhutla. Api harus dikendalikan, tetapi masyarakat yang berada di wilayah terdampak juga harus mendapatkan informasi, layanan kesehatan, dan perlindungan dari paparan asap.
Perhatian khusus diperlukan terhadap kelompok rentan, terutama anak-anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menekankan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan dalam setiap tahapan penanganan bencana. Karhutla dapat memengaruhi kesehatan pernapasan anak, mengganggu pendidikan, membatasi aktivitas bermain, serta meningkatkan risiko persoalan psikososial ketika kondisi darurat berlangsung.
Dengan demikian, langkah pemerintah dalam menghadapi karhutla perlu dilihat sebagai upaya melindungi masyarakat secara menyeluruh. Penanganan tidak boleh berhenti ketika kobaran api padam, tetapi harus dilanjutkan melalui pemantauan kualitas udara, perlindungan kelompok rentan, serta pemulihan kondisi sosial masyarakat.
Tantangan tersebut semakin besar karena BMKG memperingatkan September 2026 masih menjadi fase kritis karhutla,. Kondisi kering yang dominan, tingginya hotspot, serta pengaruh El Niño yang diperkirakan bertahan hingga awal 2027 membuat pemerintah perlu mengandalkan sistem peringatan dini dan data sebagai dasar pengambilan keputusan.
Pemerintah melalui Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam hal ini memperkuat pemantauan cuaca, iklim, kualitas udara, dan hotspot. Informasi tersebut kemudian dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan wilayah prioritas, mengerahkan sumber daya, dan mengambil langkah mitigasi. Dukungan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) bersama BNPB, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan berbagai pihak juga menunjukkan bahwa pemerintah menggunakan beragam instrumen untuk mengurangi risiko.