KALABAHI, WARTAALOR.COM – Direktur LSM Lintas Khatulistiwa Kabupaten Alor, Pontius Wali Mau, bersama Ketua Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Kabupaten Alor, Dedy Letmau, meminta Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, untuk menggunakan kewenangannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah guna melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala daerah di NTT, khususnya Bupati dan Wakil Bupati Alor.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul penilaian bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Alor saat ini belum berjalan secara maksimal. Sejumlah program strategis, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dinilai mengalami perlambatan dalam pelaksanaannya. Selain itu, dinamika internal pemerintahan yang memicu kegaduhan dinilai telah berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Dikutip dari Media Kupang, Pontius Wali Mau menegaskan bahwa kondisi tersebut memerlukan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui evaluasi menyeluruh berbasis data dan fakta di lapangan.
“Pada masa gubernur-gubernur sebelumnya, evaluasi terhadap kepala daerah dilakukan secara rutin. Kehadiran kepala daerah dalam forum evaluasi menjadi perhatian serius. Daerah yang menunjukkan kinerja baik diberikan apresiasi, sementara yang kinerjanya kurang optimal diberikan catatan dan pembinaan. Pola seperti ini perlu kembali diterapkan,” ujar Pontius kepada wartawan, Jumat (24/4/2026).
Menurutnya, evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Alor menjadi penting mengingat masih banyak program prioritas yang belum berjalan optimal. Program-program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga pengelolaan Dana Desa perlu mendapat perhatian serius dalam aspek implementasinya di daerah.
Di sisi lain, sejumlah program daerah yang merupakan bagian dari janji kampanye kepala daerah juga dinilai belum memberikan dampak signifikan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Persoalan infrastruktur, penanganan stunting dan gizi buruk, kesejahteraan tenaga pendidik, serta berbagai agenda pembangunan lainnya masih dinilai jauh dari harapan publik.
