Pontius juga menyoroti berbagai persoalan internal pemerintahan yang belakangan menjadi perhatian masyarakat. Di antaranya adalah tertundanya pelantikan pejabat eselon, proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah yang belum tuntas, polemik pencopotan Kepala BKPSDM yang sempat terjadi lalu dibatalkan, hingga belum adanya penjelasan resmi terkait kondisi kesehatan Bupati Alor yang menjadi perhatian publik.
Selain itu, ia menilai sejumlah isu lain seperti perjalanan dinas pejabat ke luar daerah, persoalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maraknya kasus tawuran, serta proyek-proyek yang mengalami pemutusan kontrak, turut memperlihatkan perlunya pembenahan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Alor.
“Jika situasi ini tidak segera dinormalisasi, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terus menurun. Gejala apatisme mulai terlihat, bahkan kritik masyarakat di media sosial semakin menguat. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Pontius menambahkan, evaluasi dari Pemerintah Provinsi diperlukan untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap berada pada koridor yang benar. Ia berharap Gubernur NTT dapat memberikan penilaian yang objektif, transparan, dan tegas terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati Alor.
Senada dengan itu, Ketua Partai Prima Kabupaten Alor, Dedy Letmau, juga meminta agar Pemerintah Provinsi NTT memberikan perhatian khusus terhadap berbagai persoalan yang tengah dihadapi Kabupaten Alor.
Menurut Dedy, sejumlah daerah lain di NTT menunjukkan perkembangan pembangunan yang relatif lebih baik, termasuk dalam hal penataan birokrasi, pelaksanaan mutasi pejabat, serta pengelolaan tenaga PPPK.
