Ia menilai keterlambatan pelaksanaan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor berpotensi menimbulkan konsekuensi administratif maupun hukum. Selain dapat berdampak pada efektivitas organisasi perangkat daerah, kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi penilaian pemerintah pusat terhadap kinerja daerah.
“Penundaan mutasi berisiko menimbulkan implikasi administratif, termasuk potensi sanksi dari Kementerian Dalam Negeri apabila tidak segera diselesaikan sesuai ketentuan,” ujar Dedy.
Terkait proses pengangkatan Sekretaris Daerah definitif, Dedy menilai keterlambatan tersebut juga berpotensi mengganggu kelancaran pengelolaan anggaran daerah, termasuk percepatan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan realisasi APBD.
Sementara itu, terkait kebijakan pengupahan PPPK Paruh Waktu, Dedy menyoroti besaran upah Rp300.000 yang dinilai tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025, khususnya diktum ke-19 dan ke-20.
Ia juga mendorong pemerintah daerah bersama DPRD untuk segera merumuskan kebijakan yang lebih adil dan sesuai regulasi, termasuk melakukan evaluasi administratif terhadap kriteria pengangkatan PPPK Paruh Waktu dengan mempertimbangkan masa kerja sebagai salah satu indikator utama.
Dedy menegaskan, evaluasi dari Pemerintah Provinsi sangat diperlukan agar roda pemerintahan di Kabupaten Alor dapat kembali berjalan efektif, stabil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
