Jakarta,— Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan bahwa kebijakan perpajakan terhadap pelaku usaha niaga elektronik (e-commerce) dirancang dengan mempertimbangkan keberlangsungan dan keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Skema pajak yang diterapkan dipastikan adil dan tidak membebani pelaku usaha kecil, khususnya yang beromzet di bawah Rp500 juta per tahun.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan, menjelaskan bahwa pajak penghasilan yang direncanakan hanya akan dikenakan kepada pelaku usaha dengan omzet tahunan di atas Rp500 juta.
“So far sih nggak ya (pengaruh ke pedagang UMKM). Karena yang dibebankan itu kan terhadap mereka yang omzet tahunnya itu di atas Rp500 juta, yang di bawah itu sih nggak ya,” ungkap Iqbal di Jakarta, Senin (4/8/2025).
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini justru menciptakan kesetaraan antara pelaku usaha daring dan luring.
