Kalabahi, wartaalor.com – Dana Desa, merupakan dana bersumber dari APBN, yang ditujukan kepada desa melalui APBD Kabupaten/Kota dengan skema transfer. Tujuannya, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan.
Saat ini desa memiliki kesempatan yang besar untuk menggunakan dan mengelola dalam rangka mengembangkan potensi desa melalui dana desa. Namun apakah semua desa memanfaatkan dana ini secara tepat sasaran?
Jawabannya tentu tidak, sebab banyak desa tidak sepenuhnya efektif dalam mengelola dana tersebut. Di beberapa kasus justru banyak oknum pejabat desa yang menyelewengkan dana untuk kepentingan pribadi.
Tidak hanya itu, di beberapa kasus lain penggunaan dana dalam berbagai kegiatan desa kurang tepat sasaran dalam implementasinya. Hal ini dikarenakan oknum pendamping desa yang seharusnya bertugas memberdayakan masyarakat desa melalui pendampingan di berbagai bidang pembangunan dan pengelolaan desa, justru terlibat dalam praktik yang menyimpang.
Seperti yang terjadi di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Informasi yang diperoleh dari sumber resmi menyebut, Koordinator Kabupaten Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Korkab P3MD) Alor, Ramli Adjar diduga terlibat dalam perbuatan yang melanggar kode etik.
Ramli diduga memiliki hubungan dekat dengan beberapa CV atau rekanan. Seperti CV. Cahaya Perkasa Indah yang diduga milik Muklis Abdul Rahim, CV. Micha Pratama milik Irvan Efendi, CV. Rinjani milik Nona Syukur, dan CV. Kaka Jamaika diduga milik ipar Ramli Adjar yang belum diketahui namanya.
Informasi yang diperoleh, sejumlah CV atau rekanan yang namanya disebutkan diatas, beberapa tahun terakhir mengelola pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari anggaran dana desa. Informasi juga menyebutkan Ramli diduga pernah ikut mengantar barang ke sejumlah desa di Alor.
Kepada wartawan di Kalabahi, sumber yang meminta namanya tidak ditulis menjelaskan, pada tahun 2025 ini CV. Kaka Jamaika menangani pekerjaan rabat drainase di Desa Alila Timur Kecamatan Kabola. Belum diketahui berapa nilai pekerjaan, tetapi anehnya pekerjaan belum selesai Korkab P3MD Ramli Adjar diduga tandatangan BAPP dan dipaksakan untuk pengajuan ke Dinas PMD untuk proses pembayaran.
“Pekerjaan rabat, drainase desa Alila Timur 2025 dikerjakan oleh CV.Kaka Jamaica. 2025 dikerjakan oleh CV.Kaka Jamaica. Pekerjaan BELUM 100% tapi Korkab sudah tanda tangan BAPP dan “dipaksakan” untuk diproses pengajuan ke Dinas. Karena pekerjaan itu dikerjakan oleh Saudara nya Korkab P3MD kab Alor Ramli Adjar”, ungkap sumber kepada wartawan, Jumat, (8/8/25) siang.
Menurut sumber, beberapa rekanan ini diistimewakan karena diduga memiliki hubungan dekat dengan Korkab P3MD Ramli Adjar. Sedangkan CV lain yang tidak memiliki hubungan dekat dipersulit dalam urusan pembayaran, meski pekerjaan yang mereka tangani sudah 100 persen selesai.
“Sedangkan ada beberapa pekerjaan lain yg dikerjakan oleh rekanan lain dan sudah 100% sejak bulan Juni 2025 pihak desa TDK memproses dokumen pengajuannya dengan alasan pihak desa diTEKAN, diANCAM oleh pihak pendamping dan Korkab harus memproses dokumen pekerjaan rabat dan drainase yg nota bene adalah TITIPAN dari keluarganya Korkab”, ungkapnya melalui pesan WhatsApp yang diterima wartawan.
Dia melanjutkan, untuk CV. Cahaya Perkasa Indah diketahui menangani pekerjaan PJU (penerangan jalan umum) di Desa Allumang Kecamatan Pantar Barat Laut pada tahun 2023. Namun dari target 7 unit PJU diduga hanya 4 saja yang dikerjakan. Sementara CV. Kaka Jamaika yang juga diduga memiliki hubungan dekat dengan Korkab P3MD Ramli Adjar selama ini menangani pekerjaan sumur bor.
Kualitas Buruk, Warga Desa Wailawar Tolak Bodi Perahu dari Penyedia
Sebelumnya, warga Desa Wailawar Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor juga menolak menerima sarana penangkapan ikan berupa bodi perahu dari penyedia dana desa di wilayah itu. Pasalnya, 6 (Enam) unit bodi yang diadakan melalui anggaran yang bersumber dari dana desa oleh salah seorang penyedia bernama Muklis, kualitasnya buruk.
Dikutip dari Radar Pantar, salah seorang warga Desa Wailawar yang juga meminta namanya tidak ditulis membenarkan jika bodi perahu yang diadakan dengan anggaran yang bersumber dari dana desa di Wailawar, kualitasnya buruk.
Menurut dia, 6 (Enam) unit bodi itu sudah didatangkan di Wailawar satu bulan lalu, tetapi hingga saat ini belum juga dibagikan kepada warga penerima manfaat oleh pemerintah desa bisa saja karena barangnya tidak sesuai spek.
“Mungkin karena jelek barangnya sehingga Kepala Desa dan perangkat mau bagi ke warga penerima manfaat juga akhirnya jadi takut. Ini soal uang, bagi di warga baru kalau terjadi masalah di kemudian hari siapa yang mau bertanggung jawab, kepala desa dan perangkat mungkin takut sehingga bodi yang sudah ada dari satu bulan lalu hingga saat ini belum juga dibagikan, ungkapnya.
Dia juga mendapatkan informasi jika pendamping lokal desa enggan menyiapkan administrasi untuk pencairan keuangan karena barangnya jauh dari yang diharapkan.
“Saya dengan pendamping desa bilang mau bagi ini bodi dan proses cairkan uang juga baik tetapi penyedia buat pernyataan terlebih dahulu, besok-besok kalau terjadi masalah hukum na penyedia siap bertanggung jawab”, ujarnya.
Ia mengaku mendengar informasi jika pendamping lokal mendapatkan perintah dari P3MD supaya melakukan proses pencairan keuangan untuk pengadaan 6 (Enam) unit bodi, tetapi pendamping lokal desa enggan meladeni permintaan atasannya itu.
“Warga minta supaya siapa yang menjadi penyedia dalam pengadaan 6 (Enam) unit bodi perahu ini maka harus bertanggung jawab dengan cara mengganti bodi yang tidak sesuai dengan spek. Penyedia harus ganti ini bodi. Kalau tidak masyarakat tetap tidak mau terima,” tandasnya.
Hingga berita ini naik tayang, warga Desa Wailawar itu mengaku, 6 (Enam) unit bodi yang diadakan penyedia atas nama Muklis itu masih berada di bibir pantai berhadapan dengan kediaman kepala desa Wailawar. Bodi itu belum dibagikan karena ada yang sudah rusak, ada juga yang kualitasnya sangat buruk.
Pendamping Desa Musa Waang ketika dikonfirmasi media ini enggan memberikan komentar. Sedangkan Kepala Desa Wailawar sudah beberapa kali dihubungi melalui sambungan telpon tetapi belum tersambung.
Sedangkan penyedia Muklis yang dihubungi sejak pagi sudah buat janjian untuk bertemu dengan wartawan Senin (04/08/2025) sore, tetapi tidak ada kabar. Korkab P3MD Alor, Ramli Adjar yang dikonfirmasi juga belum merespon. ***(joka)
KETERANGAN FOTO: Ilustrasi
