“Itu fair, saya pikir. Di atas Rp500 juta kan berarti bukan usaha mikro lagi, melainkan usaha kecil dan menengah. Jadi sudah sewajarnya mereka ikut menyumbang melalui pajak,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua Umum Induk UMKM periode 2021–2025, Andi Nana Riwayatie Basoamier, menyambut baik langkah pemerintah dalam mendorong pemerataan perlakuan pajak antara pelaku usaha offline dan online.
Menurutnya, langkah ini tidak hanya mendorong kesetaraan, tetapi juga dapat meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan negara tanpa membebani usaha mikro.
“Kebijakan ini akan diberlakukan bagi pelaku usaha dengan omzet Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun. Pelaku UMKM yang memiliki omzet di bawah Rp500 juta tidak terdampak secara signifikan dari kebijakan ini,” jelas Nana.
