Oleh: Ahmad Syarif Hidayat
Pemerintah resmi menaikkan kuota rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit pada tahun 2025. Kebijakan ini merupakan peningkatan terbesar dalam sejarah pelaksanaan FLPP di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa kuota FLPP yang awalnya 220.000 unit telah ditambah menjadi 350.000 unit dengan anggaran yang sudah sepenuhnya disiapkan oleh pemerintah. Ia menambahkan kemungkinan penambahan kuota unit lagi jika dana memungkinkan. Berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), jumlah rumah subsidi pada tahun 2019 mencapai sekitar 260.000 unit, namun tidak semuanya melalui skema FLPP, sehingga peningkatan menjadi 350.000 unit merupakan lonjakan terbesar sejak program ini berjalan
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa realisasi belanja negara untuk program rumah subsidi melalui skema FLPP telah digunakan untuk mendukung pembangunan puluhan ribu unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga pertengahan tahun 2025. Dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas cakupan program, target FLPP tahun ini dinaikkan secara signifikan, sehingga kebutuhan anggaran juga meningkat cukup besar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk FLPP, dukungan dari PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), serta subsidi uang muka guna mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat.
