KEBIJAKAN Pemerintah Daerah Kabupaten Alor mengenai pembangunan Pasar Kadelang menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pro dan kontra terkait kebijakan Pemerintah merupakan hal yang lumrah. Kita semua pasti mengamini pembangunan (baik SDM maupun infrastukrtur) sebagai prasyarat pendukung kemajuan suatu daerah.
Namun, dalam proses pembangunan Pasar Kadelang, ada beberapa hal yang menjadi sorotan publik misalnya mengenai transparansi dana penyewaan lahan sementara untuk para pedagang Pasar Kadelang yang direlokasi sebesar Rp. 865 juta, keputusan dinas terkait yang merelokasi para pedagang ke Pasar Lipa, dan juga mengenai keterbukaan informasi publik mengenai Pembangungan Pasar Kadelang.
Menyikapi relokasi pedagang Pasar Kadelang ke Pasar Lipa membuat para sopir angkot melakukan aksi protes ke Pemerintah Daerah karena dampak buruk yang mereka rasakan yakni pendapatan yang menurun. Aksi protes tersebut dilakukan pada hari Rabu, 9 Juni 2021di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Alor.
Penolakan relokasi 753 pedagang ke Pasar Lipa Kalabahi juga berakibat pada aksi demontrasi yang dilakukan oleh beberapa OKP (Nasional dan Daerah) yang tergabung dalam aliansi Gerakan Mahasiswa Peduli Pedagang (GEMPPA) pada hari Kamis, 10 Juni 2021 untuk menuntut penghentian proses relokasi pedagang Pasar Kadelang ke Pasar Lipa, segera menyiapkan lokasi yang layak untuk pedagang, menertibkan pembagian tempat bagi pedagang yang sudah berada di lokasi dan meminta transparansi APBD 2021 tentang relokasi lokasi sewa lahan.
Demonstrasi awalnya berjalan damai, namun ketegangan semakin memuncak ketika massa aksi mendesak untuk bertemu dengan Bupati Alor untuk melakukan dialog terkait polemik yang terjadi. Akhirnya, benturan dengan aparat kepolisian dan Satpol-PP tidak dapat dibendung tatkala massa aksi memaksa untuk masuk dan bertemu dengan Bupati Alor.
