Point penting yang patut diperhatikan adalah sejauh mana aparat kepolisian dan Satpol-PP mengikuti standar pengamanan aksi demontrasi. Tindakan represifitas dan intimidasi yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian dan Satpol-PP menunjukan bahwa diduga telah terjadi pelanggaran hukum dan HAM. Padahal aksi demontrasi sendiri dijamin oleh UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 25 “Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Maka, dugaan tindakan intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan Satpol-PP terhadap massa aksi GEMPPA perlu diusut dan ditindak secara tegas. Menurut Peraturan Kapolri No.7 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum pasal 28 huruf a “Dalam melakukan upaya dan tindakan, aparat harus menghindari tindakan-tindakan yang spontanitas dan emosional berupa pengejaran, membalas tindakan, menangkap dengan tindakan kekerasan dan menghujat”.
Selanjutnya, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk merehabilitasi Pasar Kadelang sehingga para pedagang perlu untuk direlokasi ke suatu tempat sembari menunggu pembangunan Pasar tersebut selesai. Namun, kebijakan untuk merelokasi 753 pedagang ke Pasar Lipa Kalabahi dinilai kurang efektif. Namun, kita perlu meminta hasil kajian pemerintah daerah terkait alasan merelokasi para pedagang ke Pasar Lipa Kalabahi ketimbang menyewa lahan kosong dengan anggaran Rp. 865 Juta yang sudah disepakati oleh DPRD Kab. Alor.
Selain itu, semua masyarakat berhak untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kebijakan daerah. Wajar saja jika proses pembangunan Pasar Kadelang dan relokasi pedagang Pasar Kadelang ke Pasar Lipa Kalabahi perlu disosialisasikan sesuai dengan hasil kajian pemerintah daerah yang diwakili oleh dinas terkait. Penolakan yang dilakukan oleh pedaganag dan massa aksi GEMPPA merupakan tindakan yang berdasarkan hukum, berdasarkan UUD 1945 pasal 28 F “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Setidaknya semua kebijakan yang memberi dampak pada masyarakat perlu untuk diketahui bersama.
