Bob juga menyoroti perlunya pendekatan berdasarkan karakteristik daerah. Wilayah dengan kondisi ekonomi dan biaya hidup yang relatif serupa dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pengupahan.
Pandangan tersebut berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang menempatkan kondisi ekonomi, ketenagakerjaan, serta kebutuhan hidup layak sebagai indikator penetapan upah minimum.
Dalam regulasi tersebut, data ekonomi dan ketenagakerjaan bersumber dari lembaga pemerintah yang membidangi statistik. Ketentuan ini memberikan dasar bagi penghitungan upah yang dapat ditelusuri dan dibandingkan secara objektif.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa pembahasan UMP 2027 mengacu pada undang-undang terbaru.