Pemerataan Upah Minimum Jadi Perhatian dalam Penyusunan UMP 2027

Menurut Badiul, daerah dengan kesenjangan besar antara upah minimum dan KHL perlu memperoleh perhatian lebih besar dalam pembahasan kenaikan upah.

“Pemerintah perlu memastikan formula transparan, berbasis data, melibatkan pekerja dan pengusaha, serta meningkatkan daya beli secara berkelanjutan,” ujarnya.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan KHL nantinya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan upah buruh. Namun, dia belum menjelaskan secara terperinci formula upah minimum yang akan diatur dalam beleid tersebut.

“Nanti ada hal baru, ada survei KHL yang dilakukan oleh BPS [Badan Pusat Statistik], berkonsultasi dengan dewan-dewan pengupahan,” kata Putri.

Perhatian terhadap pemerataan upah memperlihatkan pentingnya dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Melalui pembahasan resmi yang didukung data ekonomi daerah, aspirasi mengenai pengurangan kesenjangan kesejahteraan dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses penetapan UMP 2027.

Pos terkait