Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyiapkan regulasi untuk memastikan seluruh hak dasar buruh terbayarkan aman dan transparan. Kebijakan strategis ini tertuang resmi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Melalui undang-undang tersebut, setiap perusahaan diwajibkan menyetorkan dana cadangan pesangon ke lembaga resmi pemerintah. Kebijakan dirancang khusus agar buruh mendapat kepastian jaminan sosial setelah masa kerja berakhir.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal menilai Badan Pengelola Investasi Danantara paling cocok mengelola dana cadangan pesangon guna mengoptimalkan pelindungan pekerja.

Ia menjelaskan terdapat tiga opsi lembaga berpotensi mengelola dana besar, namun Danantara dinilai paling cepat dan realistis.

Pos terkait