Ristadi juga menyampaikan rencana komunikasi dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli serta anggota Komisi IX DPR RI untuk membahas persoalan tersebut.
Langkah tersebut menunjukkan penggunaan jalur kelembagaan dalam menyampaikan aspirasi pekerja, termasuk terhadap substansi aturan turunan yang masih menjadi perhatian serikat buruh.
Di sisi lain, UU Pelindungan Ketenagakerjaan telah memberikan kerangka baru dalam penghitungan upah minimum. Ketentuannya mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks tertentu, dan kebutuhan hidup layak (KHL).
Manajer Riset Seknas FITRA, Badiul Hadi, turut menyoroti pentingnya pendekatan berbeda antardaerah dalam penetapan UMP 2027.