Pembahasan UMP 2027 Kedepankan Kesejahteraan Pekerja dan Keberlanjutan Usaha

Pentingnya komunikasi antara pemerintah dan pekerja turut terlihat dalam langkah Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi yang menggelar dialog bersama perwakilan serikat buruh, pekerja, dan pengusaha pada 3 November 2026. Pertemuan tersebut menjadi sarana untuk menghimpun aspirasi mengenai UMP dan UMK 2027 sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan ketenagakerjaan di wilayahnya.

Ahmad Luthfi menempatkan hubungan industrial yang kondusif sebagai salah satu faktor yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja dan pertumbuhan ekonomi daerah. Ia juga membuka kesempatan bagi perwakilan pekerja dan pengusaha untuk menyampaikan masukan sebelum rekomendasi upah minimum disusun oleh pemerintah kabupaten/kota. Aspirasi tersebut diharapkan dapat dikoordinasikan dengan pemerintah daerah sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki pertimbangan sesuai karakteristik tenaga kerja dan kondisi ekonomi masing-masing wilayah.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjembatani kepentingan pekerja dan pengusaha. Tidak seluruh persoalan ketenagakerjaan dapat diselesaikan hanya melalui penetapan angka kenaikan upah. Permasalahan kontrak kerja, kesempatan kerja bagi pekerja berusia lebih dari 40 tahun, akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas, serta kondisi infrastruktur industri juga menjadi bagian dari aspirasi yang perlu diperhatikan.

Selain itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyampaikan usulan kenaikan UMP dan UMK 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen. Usulan tersebut didasarkan pada kebutuhan peningkatan daya beli pekerja dan pertimbangan KHL. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan Dewan Pengupahan Daerah dalam proses pembahasan agar rekomendasi kenaikan upah tidak hanya ditentukan melalui keputusan sepihak.

Said Iqbal turut menyoroti penggunaan indeks tertentu dalam formula pengupahan. Menurut pandangannya, pemilihan indeks perlu memperhatikan kondisi riil pekerja dan tidak mengabaikan kenaikan harga kebutuhan sehari-hari. Upah nominal yang meningkat belum tentu menghasilkan peningkatan kesejahteraan apabila tidak diikuti kemampuan daya beli yang memadai.

Pos terkait