Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa hingga pertengahan November 2026 pemerintah belum menetapkan lembaga pengelola dana cadangan pesangon. Ia menjelaskan bahwa penyusunan aturan pelaksanaan akan diawali dengan konsultasi publik yang melibatkan pekerja, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah perlu memastikan mekanisme pengelolaan dana dapat memberikan perlindungan kepada pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha.
Kepastian mengenai lembaga pengelola menjadi penting karena besarnya dana yang berpotensi dihimpun dari kewajiban perusahaan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menetapkan tata kelola yang transparan, termasuk mekanisme penyetoran iuran, pencatatan kepemilikan dana, pengelolaan investasi, pencairan manfaat, serta perlindungan terhadap risiko kerugian. Dana yang disisihkan perusahaan harus tetap memiliki tujuan utama untuk memenuhi hak pekerja, bukan menjadi sumber pembiayaan yang penggunaannya tidak berkaitan dengan kewajiban pesangon.
Dukungan Said Iqbal terhadap Danantara masih merupakan usulan dari pihak serikat buruh, bukan keputusan resmi pemerintah. Penetapan lembaga pengelola tetap menjadi kewenangan pemerintah dan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah perlu memastikan dana dikelola secara aman, terpisah, transparan, serta dapat diakses pekerja sesuai persyaratan yang ditetapkan. Pengawasan juga harus melibatkan unsur pemerintah, pekerja, dan pengusaha agar pengelolaan dana tidak menimbulkan konflik kepentingan.
Dukungan buruh terhadap Danantara mencerminkan harapan agar negara hadir lebih kuat dalam menjamin pemenuhan hak pekerja ketika terjadi PHK. Namun, penunjukan lembaga pengelola bukan satu-satunya faktor penentu. Kepastian hukum, mekanisme pencairan yang sederhana, pengawasan independen, serta jaminan bahwa dana benar-benar tersedia bagi pekerja menjadi unsur utama. Dengan perumusan kebijakan yang partisipatif dan tata kelola yang akuntabel, dana cadangan pesangon diharapkan mampu memperkuat perlindungan pekerja sekaligus menjaga keseimbangan hubungan industrial dan keberlanjutan dunia usaha.