Dukungan Buruh terhadap Danantara dan Penguatan Kepastian Hak Pesangon

Dukungan terhadap Danantara tersebut berangkat dari persoalan pemenuhan hak pekerja yang selama ini masih menghadapi kendala ketika perusahaan melakukan PHK. Dalam sejumlah kasus, pekerja tidak memperoleh pesangon secara penuh karena perusahaan mengalami kebangkrutan, tidak memiliki kemampuan keuangan, atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Kondisi tersebut dapat memperpanjang perselisihan hubungan industrial dan meningkatkan ketidakpastian ekonomi bagi pekerja beserta keluarganya.

Melalui dana cadangan pesangon, kewajiban perusahaan diharapkan dapat dipersiapkan secara bertahap dan dipisahkan dari kekayaan operasional perusahaan. Dengan mekanisme tersebut, ketersediaan dana untuk membayar hak pekerja tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi keuangan perusahaan ketika PHK terjadi. Skema ini juga diharapkan memperkuat perlindungan bagi pekerja formal yang selama ini menghadapi risiko tidak terpenuhinya hak akibat perusahaan berhenti beroperasi.

Landasan kebijakan tersebut tercantum dalam Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Pasal tersebut mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK. Dana tersebut ditujukan untuk menjamin pemenuhan hak pekerja yang mengalami PHK dengan alasan selain memasuki usia pensiun dan belum diikutsertakan dalam program pensiun. Undang-undang juga menetapkan bahwa dana dikelola oleh lembaga pemerintah, sementara pengusaha pada usaha mikro dan kecil dikecualikan dari kewajiban penyediaan dana tersebut.

Ketentuan itu sekaligus memberikan dasar bagi pemerintah untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pengusaha yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon. Bentuk sanksinya meliputi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha. Namun, pelaksanaan kebijakan masih membutuhkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mekanisme pengumpulan, pengelolaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban dana.

Pos terkait