Dari Penindakan Korporasi Menuju Tata Kelola Hutan Berkelanjutan

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia berlanjut dengan langkah pemerintah memperketat pengawasan dan penindakan terhadap korporasi yang diduga terkait karhutla. Kebijakan ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola kehutanan. Penindakan hukum tidak cukup berhenti pada pemberian sanksi, tetapi perlu diarahkan untuk membangun sistem pengelolaan hutan yang transparan, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen tersebut melalui pencabutan 17 konsesi perusahaan yang diduga terkait karhutla. Presiden Prabowo mengatakan bahwa kepolisian tengah menyelidiki 104 perusahaan. Sebanyak 11 perusahaan telah didakwa dan 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi kepada perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran hutan. Ia juga menyampaikan bahwa strategi penanganan karhutla mulai diarahkan pada penguatan pencegahan, setelah bertumpu pada pemadaman dan mitigasi dampak kebakaran.

Pergeseran pendekatan tersebut penting karena kebakaran hutan bukan sekadar persoalan lingkungan. Dampaknya dapat meluas hingga mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, transportasi, dan hubungan antarnegara akibat kabut asap lintas batas. Karena itu, pencegahan harus ditempatkan sebagai bagian utama dalam kebijakan pengelolaan kawasan hutan.

Keseriusan pemerintah juga tercermin dari langkah Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 perusahaan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan bahwa penindakan mencakup pencabutan maupun pembekuan izin berusaha serta kewajiban pemulihan lingkungan. Kebijakan ini memperlihatkan pentingnya menghubungkan penegakan aturan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap kondisi ekosistem.

Pos terkait