Aturan Baru UMP 2027 Perkuat Kepastian Upah dan Kebutuhan Hidup Layak

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa UU Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur hak, kewajiban, serta sanksi bagi para pihak dalam hubungan industrial.

Dalam sosialisasi regulasi pada 13 November 2026, Indah menerangkan bahwa perlindungan pekerja tetap berjalan bersama tanggung jawab perusahaan dan pekerja untuk mematuhi ketentuan hukum.

Undang-undang tersebut juga merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024 serta proses penyerapan aspirasi pemangku kepentingan ketenagakerjaan.

Dengan dasar hukum baru, pembahasan UMP 2027 memiliki kerangka yang lebih jelas untuk mempertemukan kebutuhan hidup layak pekerja dan kepastian berusaha. Besaran akhir upah minimum tetap menunggu proses penghitungan serta penetapan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pos terkait