Meski demikian, penerapan DCP membutuhkan perancangan yang cermat agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, mengingatkan pemerintah untuk memastikan mekanisme DCP tidak tumpang tindih dengan program dana pensiun, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Menurutnya, DCP perlu memiliki fungsi spesifik, terutama untuk menjamin pembayaran pesangon ketika perusahaan mengalami kepailitan atau kesulitan memenuhi kewajibannya.
Pemisahan fungsi tersebut penting agar setiap program perlindungan tenaga kerja berjalan sesuai tujuan dan tidak membebani pekerja maupun perusahaan melalui kewajiban yang tidak terkoordinasi. Pemerintah perlu menjelaskan perbedaan manfaat, sumber pendanaan, tata cara penyetoran, serta mekanisme pencairan DCP. Transparansi pengelolaan dan pengawasan juga harus menjadi prioritas untuk memastikan dana terlindungi, tercatat secara akurat, dan dapat diakses ketika pekerja memenuhi persyaratan penerimaan hak.
Pembentukan DCP sebagai upaya membangun sistem perlindungan pesangon yang memberikan kepastian bagi pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha. DCP diharapkan mampu mencegah berulangnya persoalan pesangon serta memperkuat kepercayaan dalam hubungan industrial. Perlindungan pekerja yang berkelanjutan pada akhirnya menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi yang adil dan bertanggung jawab.
*) Pemerhati ketenagakerjaan