Urgensi pembentukan lembaga pengelola DCP juga berkaitan dengan sejumlah kasus perusahaan yang gagal memenuhi kewajiban pesangon. Indah menyinggung peristiwa gulung tikarnya salah satu perusahaan tekstil besar di Jawa Tengah pada awal 2026 yang berujung pada kepailitan. Kasus tersebut menggambarkan bahwa ketika perusahaan mengalami keruntuhan usaha, pekerja dapat menghadapi persoalan berlapis, mulai dari kehilangan pekerjaan hingga ketidakpastian pembayaran hak kompensasi. Melalui pengelolaan dana secara terpusat, pemerintah berupaya memperkuat pengawasan dan menyediakan mekanisme yang lebih terjamin bagi pemenuhan hak karyawan.
Pengamat ketenagakerjaan, Timboel Siregar, menilai keberadaan DCP dapat membantu mengatasi persoalan pembayaran pesangon yang selama ini muncul dalam hubungan industrial. Dana yang disiapkan sejak awal dapat menjadi sumber pembayaran pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak ketika pekerja mengalami PHK. Menurutnya, pencadangan tersebut penting agar kewajiban perusahaan tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan keuangan yang tersedia ketika keputusan PHK harus dilakukan.
Timboel juga mencontohkan kasus pekerja Sritex yang hingga kini belum memperoleh kepastian mengenai hak kompensasi PHK. Persoalan tersebut memperlihatkan pentingnya sistem perlindungan yang mampu mengantisipasi risiko kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Dengan adanya DCP, potensi terjadinya persoalan serupa diharapkan dapat ditekan karena dana telah dipersiapkan sebelum perusahaan menghadapi kondisi keuangan yang memburuk.
Manfaat DCP juga dapat dirasakan oleh kalangan pengusaha. Timboel menilai kewajiban pencadangan dana sejak awal dapat membantu perusahaan mengelola biaya tenaga kerja secara lebih terencana. Perusahaan tidak perlu menghadapi tekanan arus kas secara mendadak ketika harus melakukan PHK dalam jumlah besar. Dengan perencanaan keuangan yang lebih baik, risiko perselisihan hubungan industrial akibat keterlambatan atau ketidakmampuan membayar pesangon juga berpotensi berkurang. .