Penertiban HGU dan Momentum Mengakhiri Impunitas Korporasi Penyebab Karhutla

Oleh Triasa Putra )*

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah tegas dengan menertibkan hak atas tanah milik 11 korporasi yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kebijakan tersebut dilakukan melalui evaluasi Hak Guna Usaha (HGU), mulai dari pencabutan hak secara keseluruhan maupun sebagian, tidak memperpanjang hak yang telah berakhir, hingga menolak pemberian HGU baru. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah semakin serius memperbaiki tata kelola pemanfaatan lahan sekaligus mengakhiri praktik pembiaran terhadap perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban menjaga lingkungan.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan, penertiban tersebut merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri terhadap sejumlah perusahaan yang diduga berkaitan dengan peristiwa karhutla. Nusron mengungkapkan bahwa 11 perusahaan tersebut memiliki keterkaitan kepemilikan dengan investor dari Korea Selatan, Malaysia, Singapura, serta sejumlah pemegang saham dalam negeri.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ATR/BPN membagi penanganan perusahaan ke dalam lima klaster dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan lahan, kelengkapan fasilitas pencegahan kebakaran, riwayat kejadian karhutla berulang, serta kepatuhan terhadap persyaratan pemberian hak. Pada klaster pertama, pemerintah merekomendasikan pencabutan seluruh HGU milik tiga perusahaan, yakni PT MIB seluas 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, PT RKA seluas 11.558,11 hektare di Kabupaten Melawi, serta PT SKM yang memiliki dua bidang lahan masing-masing 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Pos terkait