Penertiban HGU Jadi Langkah Tegas Pemerintah Cegah Karhutla Berulang

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan perkebunan sebagai upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang. Melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sebanyak 11 perusahaan dikelompokkan ke dalam lima klaster penertiban Hak Guna Usaha (HGU). Kebijakan tersebut didasarkan pada tingkat kebakaran, kondisi lahan, riwayat kejadian, serta kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perizinan. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menindak pengelola lahan yang tidak memenuhi tanggung jawabnya.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan bahwa hasil evaluasi menghasilkan sejumlah rekomendasi, mulai dari pembatalan seluruh maupun sebagian HGU hingga penghentian penerbitan hak baru.

“Dari 11 perusahaan tersebut, kami membaginya ke dalam beberapa kelompok. Ada perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dicabut, ada yang hanya sebagian, ada yang masa berlakunya telah habis, dan ada pula yang belum memiliki HGU sehingga tidak akan kami terbitkan,” jelas Nusron.

Pos terkait