Pemerintah Perketat Penertiban HGU, Korporasi Terlibat Karhutla Terancam Kehilangan Hak

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan lahan dengan mengevaluasi Hak Guna Usaha (HGU) milik 11 perusahaan yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sejumlah tindakan disiapkan, mulai dari pembatalan HGU secara keseluruhan maupun sebagian, tidak memperpanjang hak yang telah berakhir, hingga menghentikan penerbitan HGU baru. Langkah tersebut menjadi upaya pemerintah meningkatkan kedisiplinan korporasi sekaligus memperkuat perlindungan lingkungan.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa evaluasi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut rekomendasi Kabareskrim Polri terhadap perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan karhutla. Nusron mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan memiliki hubungan kepemilikan dengan investor dari Korea Selatan, Malaysia, Singapura, serta pemegang saham dalam negeri.

“Sebanyak 11 perusahaan pemegang HGU telah direkomendasikan Kabareskrim untuk ditindaklanjuti melalui pencabutan hak. Dari hasil penelusuran kepemilikan, terdapat investor yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura, serta sejumlah pemegang saham domestik,” ungkap Nusron.

Pos terkait