Keseriusan tersebut diperkuat melalui sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Polri yang mencatat 241 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi. Kementerian Lingkungan Hidup juga mengidentifikasi 57 badan usaha di delapan provinsi dengan luas kebakaran dalam wilayah konsesi mencapai 33.514,01 hektare.
Dudung menekankan bahwa pemberian hak pengelolaan lahan oleh negara harus disertai kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Perusahaan yang terbukti melanggar dapat dikenai pembekuan, pencabutan, maupun penghentian perpanjangan izin sesuai ketentuan hukum. Ia juga memastikan tidak boleh ada perlakuan istimewa bagi korporasi yang melanggar aturan. Menurutnya, penegakan hukum harus berjalan tegas, objektif, dan konsisten agar memberikan efek jera.
Sementara itu, Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 subjek hukum, terdiri atas lima pencabutan izin, 19 pembekuan, serta delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan. Selain itu, 120 subjek hukum masih menjalani proses penanganan tindak pidana. Perkembangan ini memperlihatkan upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan penegakan aturan yang semakin konsisten.
Penertiban HGU harus menjadi momentum untuk membangun tata kelola perkebunan yang lebih bertanggung jawab. Pemerintah memastikan setiap keputusan benar-benar dilaksanakan, proses hukum berjalan transparan, dan perusahaan tidak lagi mengabaikan kewajiban perlindungan lingkungan. Konsistensi pengawasan dan keberanian menindak pelanggaran menjadi kunci untuk mengakhiri impunitas korporasi serta mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.