Oleh Mariana Yulianti )*
Pemerintah terus memperkuat langkah penegakan hukum terhadap perusahaan yang diduga tidak menjalankan kewajiban perlindungan lingkungan, khususnya dalam upaya menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pemerintah menetapkan lima klaster penertiban Hak Guna Usaha (HGU) terhadap 11 perusahaan yang terlibat dalam persoalan karhutla. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola perkebunan, memberikan kepastian hukum atas penguasaan lahan, sekaligus memastikan kawasan terdampak dapat dipulihkan agar fungsi ekologisnya kembali terjaga.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa pengelompokan perusahaan dilakukan berdasarkan sejumlah pertimbangan, mulai dari kondisi dan luas lahan yang terbakar, frekuensi kejadian kebakaran, pemenuhan kewajiban pemegang hak, hingga kelengkapan perizinan dan status kepemilikan tanah. Dari hasil evaluasi tersebut, pemerintah menemukan adanya perusahaan yang seluruh HGU-nya layak direkomendasikan untuk dibatalkan, sebagian haknya perlu dicabut, bahkan terdapat perusahaan yang tidak akan mendapatkan penerbitan HGU karena belum memenuhi ketentuan. Menurut Nusron, pendekatan klaster diperlukan agar penertiban dilakukan secara proporsional sesuai tingkat pelanggaran dan kondisi masing-masing perusahaan.
Pada klaster pertama, terdapat tiga perusahaan yang direkomendasikan mengalami pembatalan seluruh HGU. Ketiganya adalah PT NMIB dengan luas lahan sekitar 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558 hektare, serta PT SKM yang memiliki bidang lahan seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare. Rekomendasi tersebut didasarkan pada sejumlah temuan serius, termasuk kebakaran yang melanda lebih dari separuh area, kejadian berulang, tidak memadainya fasilitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta ketidakpatuhan terhadap persyaratan dalam surat keputusan pemberian hak.