Keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah temuan, termasuk kebakaran yang menghanguskan lebih dari separuh lahan, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, serta kejadian kebakaran berulang dan pelanggaran ketentuan pemberian hak. Selanjutnya, klaster kedua menetapkan tidak adanya perpanjangan maupun pembaruan HGU eks PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya. Hak perusahaan tersebut telah berakhir sejak 2020 dan tidak akan diberikan kembali karena ditemukan ketidaksesuaian fasilitas serta riwayat kebakaran berulang.
Sementara itu, pada klaster ketiga, ATR/BPN tidak akan memberikan HGU kepada tiga perusahaan yang haknya belum diterbitkan, yaitu PT ANI seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha perkebunan perusahaan tersebut. Adapun klaster keempat mencakup pencabutan sebagian HGU PT SAE di Kabupaten Landak yang memiliki luas 1.510,2639 hektare. Kebijakan ini mempertimbangkan luas lahan terbakar yang tidak mencapai 50 persen serta ketidaksesuaian sarana dan prasarana.
Pada klaster kelima, pemerintah masih mendalami keputusan terhadap PT STP, PT API, dan PT JMS yang masing-masing memiliki dua bidang HGU. Pendalaman diperlukan untuk memastikan validitas data sebelum menentukan pencabutan hak secara sebagian atau keseluruhan. Nusron menegaskan bahwa setiap tindakan administratif harus memiliki dasar hukum dan didukung pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Prosesnya meliputi pengkajian awal, gelar perkara, penelitian, ekspose hasil pemeriksaan, rapat koordinasi, hingga penyusunan rekomendasi penyelesaian. Ia menyampaikan bahwa hasil evaluasi telah diserahkan dan saat ini memasuki tahap penyusunan rancangan surat keputusan yang segera diumumkan kepada publik.
Penertiban tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta sejumlah peraturan Menteri ATR/Kepala BPN mengenai penanganan kasus pertanahan dan pembatalan HGU pada lahan terbakar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menegaskan bahwa evaluasi HGU dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan kawasan hutan sekaligus mencegah karhutla terus berulang.