Sementara itu, klaster kedua mencakup PT BSLT yang beroperasi di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan luas lahan sekitar 2.300 hektare. Perusahaan tersebut diketahui memiliki HGU yang telah berakhir sejak 2020. Dengan demikian, tanah yang sebelumnya menjadi objek hak perusahaan dipastikan akan kembali diambil alih negara sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini menjadi bagian penting dalam penataan kembali penguasaan tanah agar tidak terjadi pemanfaatan lahan tanpa dasar hukum yang jelas.
Berikutnya, klaster ketiga meliputi tiga perusahaan yang telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memperoleh HGU. Perusahaan tersebut terdiri atas PT ANI dengan luas sekitar 5.244 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AER seluas 5.134 hektare. Kementerian ATR/BPN memastikan tidak akan menerbitkan HGU bagi ketiganya. Nusron juga mendorong pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri, serta Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian untuk mengevaluasi IUP perusahaan tersebut. Pertimbangannya mencakup kebakaran berulang, ketidaksesuaian sarana pencegahan kebakaran, serta belum aktifnya kegiatan perkebunan meskipun izin usaha telah dimiliki.
Adapun klaster keempat menyasar PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas lahan sekitar 1.510 hektare. Perusahaan ini direkomendasikan mengalami pembatalan sebagian HGU karena luasan lahan yang terbakar tercatat kurang dari 50 persen. Berbeda dengan empat klaster sebelumnya, klaster kelima masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Tiga perusahaan yang masuk dalam kelompok tersebut adalah PT STP dan PT GMS di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, serta PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pemerintah masih melakukan pemeriksaan fisik di lapangan dan pengukuran data untuk menentukan apakah pembatalan hak dilakukan secara keseluruhan atau hanya sebagian. Nusron menegaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar penyusunan surat keputusan sebelum hasil penertiban diumumkan kepada masyarakat.